DIBENTUK : Kabid PTPPO Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI Dinno Ardiana sedang mengkukukan pengurus TPPO di Gumas, Selasa (6/8).

KUALA KURUN – Pemerintah Darah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) membentuk gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlungan Anak (DP3A) Kabupaten Gumas. Hal itu sesuai dengan UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang.

Asisten I Gumas Amboe Djabar mengatakan, bahwa mendifinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, sehingga memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, dalam memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara.

Tindakan tersebut seperti pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekeraan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, yang tujuannya untuk ekspolitasi maka mengakibatkan orang terekpolitasi,” kata Amboe Djabar saat membacakan sambutan bupati tertulis, Selasa (6/8).

Karna itu, lanjut dia mengatakan, tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur maka bisa pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang. Sebab didalam sebuah kejahatan kemanusiaan yang bersifat sindikasi, akar penyebab masalah TPPO kompleks dan modus serta caranya sangat beragam dan terus berkembang.

“Oleh karna itu, untuk pencegahan TPPO, diperlukan upaya sinergi para pihak terkait, mulai lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah dipusat dan daerah,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Gumas Rumbun mengatakan, dengan bersinergi kebijakan, program dan kegiatan disemua lini yang memiliki daya ungkit tinggi tersebut diperlukan untuk menghapus factor penyebab TPPO, penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja, diperlukan kalabolarasi, koordinasi dan aksi bersama untuk dapat melindung/memeberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku.

“Sebagaimana diamanahkan dalam Paaal 58 Ayat 2 UU nomor 21 Tahun 2007, Gugus Tugas pencegahan dan Penanganan Tindak pidana Perdaganagan Orang ( GT PP TPPO ) dibentuk dengan tujuan, untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah membentuk Gugus Tugas beranggotakan wakil-wakil pemerintah, penegak hokum, dan oraganisasi masyarakat,” pungkasnya.(admin)

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: