CEGAH : Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Gunung Mas melakukan Sosialisasi tentang Pencegahan Pungutan Liar.

KUALA KURUN – Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Gunung Mas melakukan Sosialisasi tentang Pencegahan Pungutan Liar yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Tewah,Selasa,(6/8).
Dimana sosialisasi ini langsung dipimpin oleh Wakapolres Gunung Mas,selaku Ketua Pelaksana Tim,Kompol. Theodurus Priyo Santoso, S.I.K dan Inspektur Kabupaten Gunung Mas,selaku Ketua Pelaksana I,Luis Eveli, S.STP, MAP.
Kegiatan ini melibatkan, pegawai Kecamatan Tewah, Polsek Tewah, Kepala Sekolah Dasar Sampai Menengah Atas se Kecamatan Tewah dan aparat Desa se Kecamatan tewah.
Selaku narasumber Wakapolres Gumas,dan Inspektur Kabupaten Gunung Mas, menyampaikan bahwa definisi Pungutan Liar sesuai dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi).
Wakapolres Gunung Mas,selaku Ketua Pelaksana Tim,Kompol. Theodurus Priyo Santoso, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu.
“Perlunya pencegahan terhadap pungutan liar karena dapat menggangu dan memberatkan masyarakat, serta berdampak mempengaruhi iklim investasi, ekonomi biaya tinggi dan menurunkan wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,”tutur Theo.
Ia pun menambahkan dalam sosialisasi ini juga, pihaknya tidak ingin pegawai negeri maupun penyelenggara Pemerintahan terkena OTT, oleh karena itu, diminta kesadaran dari semua pihak agar menghindari tindakan-tindakan yang bersifat pungutan liar.
“Khususnya untuk sekolah-sekolah yang ada meminta sumbangan kepada siswa agar sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan transparansi dalam penggunaan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lain,”pungkasnya.(admin)

%d blogger menyukai ini: