Bupati Gumas Jaya S Monong, Wakilnya Efrensia LP Umbing, Kadis PU Gumas Champili dan kontraktor sebagai pelaksana pembangunan RTH dibahas di ruang aula lantai-I, Senin (12/8) siang.

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gumas membahas mengenai tatakelola ruang terbuka hijau (RTH) sehingga tujunnya untuk menyediakan acuan kota yang layak terutama penataan kota Kuala Kurun sebagai kota sinar menjadi lebih nyaman dan indah.
Bupati Gumas, Jaya Semaya Monong mengatakan, untuk kawasannya sendiri yang perlu dipikirkan yakni tempat lahan parkir dan perlu dilakukan pelebaran jalan dan pemamfaatan tanah milik pemertintah yang berada dikawasan yang akan dilakukan perbaikan atau dibangun RTH tersebut.
“Kami sangat mendukung dengan adanya Detail Engineering Desig, untuk kawasan perkotaan namun yang perlu pembaangunannya di wilayah, taman sebagai tempat bersejarah perlunya adanya, peningkatan lagi seperti lahan parkir yang berada di tepat penitipan anak, dan bangunan pemerintah itu perlu digusur kembali agar dijadikan lahan parkir,” ucapnya saat memimpin rapat dilantai-I kantor bupati setempat, Senin (12/8).
Lanjut dia mengatakan memang lahan parkir yang memang menjadi perlu dipikirkan secara matang. Sebab sebagaus apapun tempat yang dijadikan taman terbuka kalau tidak bisa dikunjungi. Karena, dijalan pasar dan ruas jalan temangung panji perlunya menjadi peningkatan atau pelebaran. Sehingga, masyarakat yang melintas tidak menjadi padat seperti hari-hari besar dan lainnya.
“Kalau memang sudah nantinya supaya menjadi bagus tempat perlunya tempat parkir yang memadai seperti kawasan yang akan dibangun ini, tempat bermain anak dan lainya tempat olah raga dan lainya sangat bagus. Namun jalan juga perlu diperhatikan kalau bisa jalur tamanggung panji dijadikan satu jalur saja,” sebutnya.
Sementara itu, Kadis PU Gumas Champili menjelaskan, di kota Kuala Kurun sendiri sebagai ibukota. Bahkan, jumlah penduduk yang semakin meningkat maka, memberikan dampak tekanan terhadap pemamfaatan ruang khusus penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Termasuk ruang terbuka hijau.
“Sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 wajib menyediakan minimal 30 persen untuk lahan dan 70 persen untuk bangunan. Karena anggaran 2019 ini dari PUPR berinisiatif melaksanakan penyusunan DED RTH khususnya di Kurun sendiri sebagai ibukota Gumas,” pungkasnya.***

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: