FOTO BERSAMA : Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas Koswara dan Kepala BPJS Palangka Raya Muhamad Masrur, berfoto bersama dengan pemilik atau pimpinan badan usaha, pada pelaksanaan sosialisasi terpadu program JKN-KIS, di Aula Kantor Kejari setempat, Rabu (11/9). FOTO : PWI GUNUNG MAS

KUALA KURUN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Palangka Raya bekerjasama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) melaksanakan sosialisasi terpadu program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang diikuti oleh badan usaha di Kabupaten Gumas.

”Setiap badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Jika belum terdaftar, maka akan ada sanksi yang diberikan,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gumas Koswara, Rabu (11/9).

Sejauh ini, kata dia, secara umum di Kabupaten Gumas, baru sekitar 73 persen masyarakat yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Sedangkan unit usaha mikro yang mengikutsertakan karyawannya ke dalam BPJS Kesehatan baru sekitar 33 persen, atau 94 perusahaan dari 284 perusahaan yang ada.

”Bagi pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, menengah, dan kecil wajib mendaftarkan karyawannya kedalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, telah diatur sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawan kedalam BPJS Kesehatan. Apabila tidak melaksanakan anjuran pemerintah, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa, teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

”Akan ada sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan pembayaran dan penyetoran iuran BPJS Kesehatan, yaitu pidana dengan kurungan penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” ujarnya.

Dia pun berharap, jangan sampai ada pemilik atau pemimpin badan usaha yang terkena sanksi, karena tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, baik dengan alasan kemanusiaan, produktivitas, maupun sanksi administrasi, dan pidana.

”Apabila karyawan tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan, tentu mereka akan kesulitan untuk membayar biaya kesehatan, karena pasti mahal. Jika ditanggung sendiri, tentu akan mengurangi produktivitas mereka,” pungkasnya. (admin)

 

 

%d blogger menyukai ini: